Tugas softskill 6

RESESI

Dalam ekonomi makro, resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto (GDP) menurun atau ketikapertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga (deflasi), atau, kebalikannya, meningkatnya harga-harga secara tajam (inflasi) dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi. Resesi ekonomi yang berlangsung lama disebut depresi ekonomi. Penurunan drastis tingkat ekonomi (biasanya akibat depresi parah, atau akibat hiperinflasi) disebut kebangkrutan ekonomi (economy collapse). Kolumnis Sidney J. Harris membedakan istilah-istilah atas dengan cara ini: "sebuah resesi adalah ketika tetanggamu kehilangan pekerjaan; depresi adalah ketika kamu yang kehilangan pekerjaan."

DEVALUASI

Devaluasi adalah menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi, biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah.

REVALUASI

Revaluasi adalah meningkatnya nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi, maka pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah revaluasi lebih sering dikaitkan dengan meningkatnya nilai uang suatu negara terhadap nilai mata uang asing. Revaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah.

KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. ^[1]

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

EMBARGO

Dalam perniagaan dan politik internasional, embargo adalah pelarangan perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara.

Embargo umumnya dideklarasikan oleh sekelompok negara terhadap negara lain untuk mengisolasikannya dan menyebabkan pemerintah negara tersebut dalam keadaan internal yang sulit. Keadaan yang sulit ini dapat terjadi akibat pengaruh dari embargo yang menyebabkan ekonomi negara yang dilawan tersebut menderita karenanya.

Embargo biasanya digunakan sebagai hukuman politik bagi pelanggaran terhadap sebuah kebijakan atau kesepakatan. Salah satu contoh embargo adalah yang pernah diterapkan Amerika Serikat terhadap Indonesia dari tahun 1999 hingga 2005 dalam hal pengadaan senjata militer akibat pelanggaran HAM yang dilakukan ABRI di Timor Timur.

pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional ^[1]. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia.

Nilai pertumbuhan penduduk

Dalam demografi dan ekologi, nilai pertumbuhan penduduk (NPP) adalah nilai kecil dimana jumlah individu dalam sebuah populasi meningkat. NPP hanya merujuk pada perubahan populasi pada periode waktu unit, sering diartikan sebagai persentase jumlah individu dalam populasi ketika dimulainya periode. Ini dapat dituliskan dalam rumus:

Cara yang paling umum untuk menghitung pertumbuhan penduduk adalah rasio, bukan nilai. Perubahan populasi pada periode waktu unit dihitung sebagai persentase populasi ketika dimulainya periode. Yang merupakan:

Ketika pertumbuhan penduduk dapat melewati kapasitas muat suatu wilayah atau lingkungan hasilnya berakhir dengan kelebihan penduduk. Gangguan dalam populasi manusia dapat menyebabkan masalah seperti polusi dan kemacetan lalu lintas, meskipun dapat ditutupi perubahan tekhnologi dan ekonomi. Wilayah tersebut dapat dianggap "kurang penduduk" bila populasi tidak cukup besar untuk mengelola sebuah sistem ekonomi 

Membahas mengenai pertumbuhan penduduk kita tentu akan membahas tentang tenaga kerja. Tenaga kerja ialah penduduk yang berada dalam usia kerja. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja (15th-65th)dan bukan tenaga kerja (dibawah 15th dan di atas 65th). Terdapat beban ketergantungan antara usia produktif (tenaga kerja) dan non produktif (bukan tenaga kerja). Yaitu kehidupan mereka akan di tanggung oleh penduduk usia produktif (tenaga kerja)

Jika tertilis angka beban ketergantungan suatu wilayah adalah 87, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 87 penduduk usia non produktif.

Dari segi ekonomi, pertumbuhan penduduk yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang luas maka hal ini akan menimbulkan pengangguran di mana-mana dan kemiskinan pun tercipta. Ini tentu saja akan mempengaruhi proses kehidupan di bidang lainnya. Kebutuhan ekonomi yang tidak memadai juga dapat berpengaruh pada tingkat pendidikan dan kesehatan seseorang. Bagaimana mau memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, jika untuk kebutuhan hidup sehari-haripun mereka susah mendapatkannya. Tak hanya berhenti di situ saja, tingkat kriminalitas pun akan meningkat. Orang dalam kondisi lapar akan berbuat apa saja yang penting kebutuhannya bisa terpenuhi. Ujung dari pertumbuhan penduduk yang tinggi itu adalah menimbulkan kerusakan lingkungan dengan segala dampak yang menyertainya seperti menurunnya kualitas pemukiman dan lahan yang ditelantarkan. Intinya, pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menimbulkan kemiskinan dan menurunnya kesejahteraan rakyat, sampai menurunnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menghambat perkembangan  negara Indonesia.

Kemiskinan absolute dan kemiskinan relatif

Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $2/hari."^[1] Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001.^[1]Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.

== Diskusi tentang kemiskinan ==ad

·         Dalasebuah lingkungan belajar. Terutama murid yang lebih kecil yang berasal dari keluarga miskin, kebutuhan dasar mereka seperti yang dijelaskan oleh Abraham Maslow dalam hirarki kebutuhan Maslow; kebutuhan i beralih ke kemiskinan pada umumnya) yaitu efek Matthew.

Perdebatan yang berhubungan dalam keadaan capital manusia dan capital individual seseorang cenderung untuk memfokuskan kepada akses capital instructional dan capital social yang tersedia hanya bagi mereka yang terdidik dalam sistem formal.

Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan kondisi struktur dan faktor-faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang (Sudantoko, 2009:43-46).
Menurut Bank Dunia (World Bank, 2006), ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia :

1.    Banyak rumah tangga yang berada disekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan AS$1,55 per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan.

2.    Ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia.

3.    Mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.
Banyak penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Angka kemiskinan nasional menyembunyikan sejumlah besar penduduk yang hidup sedikit saja di atas garis kemiskinan nasional. Hampir 42 persen dari seluruh rakyat Indonesia hidup di antara garis kemiskinan AS$1 dan AS$2 per hari, suatu aspek kemiskinan yang luar biasa dan menentukan di Indonesia.

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Bulan Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang (BPS, 2009).

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2009 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.499.700 orang atau sebesar 11,51 persen terhadap jumlah penduduk seluruhnya. Kondisi ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang jumlah penduduk miskinnya sebanyak 1.613.800 orang. Dengan demikian, ada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 114.100 orang atau sebesar 1,04 persen. Penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengindikasikan bahwa dampak dari program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah cukup berperan dalam menurunkan penduduk miskin di daerah ini (BPS Sumut, 2009).

Salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yaitu kabupaten Asahan menurut data demografis berdasarkan data statistik pada tahun 2008, jumlah penduduknya 688.529 jiwa, yang tersebar pada 25 Kecamatan dengan 177 desa dan 27 kelurahan dengan luas wilayah daratan 3.817,5 Km2 , tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Asahan 185 jiwa per Km2. Sebagian besar penduduk bertempat tinggal di daerah pedesaan yaitu sebesar 70,56 persen (setara dengan 485.826 jiwa) dan sisanya 29,44 persen (setara dengan 202.703 jiwa) tinggal di daerah perkotaan. Jumlah rumah tangga sebanyak 162.093 rumah tangga dan setiap rumah tangga rata-rata dihuni oleh sekitar 4,3 jiwa, sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2008 sebesar 1,76 persen. Dilihat dari kelompok umur, persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar 35,17 persen (setara dengan 242.156 jiwa), persentase penduduk usia 15-64 tahun sebesar 60,74 persen (setara dengan 418.213 jiwa) dan persentase penduduk usia 64 tahun ke atas sebesar 4,09 persen (setara dengan 28.161 jiwa) yang berarti jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif dengan rasio beban ketergantungan sebesar 64,64 artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 65 orang penduduk usia non produktif (BPS Kab. Asahan, 2008).

Dari perkiraan penduduk miskin di kabupaten Asahan sekitar 102.729 jiwa atau setara dengan 14,92 persen dari total jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Asahan, sebagian dari mereka berasal dari kelompok penghasilan rendah yang dalam ekonomi diterminologikan sebagai orang-orang miskin 

http://id.wikipedia.org/