Tuesday, October 14, 2014

TERSENGAT KOPERASI LISTRIK

KOPERASI INDUK PEGAWAI PLN (KIPPLN)


PENGERTIAN

KIP (Koperasi Induk Pegawai)  PLN adalah koperasi sekunder yang beranggotakan Koperasi-koperasi Pegawai Unit-unit PT PLN (Persero) seluruh Indonesia yang didirikan pada tanggal 29 Agustus 2007. Pendirian KIP PLN didahului oleh deklarasi 68 koperasi pegawai unit-unit PLN pada tanggal 27 Juli 2007 di Benoa, Nusa Dua, Bali. Dalam deklarasi tersebut semua peserta secara aklamasi menyatakan setuju dibentuk Koperasi Induk Pegawai PLN yang disingkat KIPPLN yang menjalankan berbagai jenis strategi usaha dengan tujuan untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan Visi PLN 75-100.


KONSEP

KIPPLN merupakan salah satu koperasi yang menganut Konsep Koperasi Barat. Koperasi yang dibentuk oleh orang orang dan atau kelompok -  kelompok yang memiliki kesamaan tujuan serta kesamaan kepentingan ini menunjukan pendekatan Konsep Koperasi Barat karena ditujukan untuk mengurusi kepentingan para anggotanya serta untuk menciptakan keuntungan timbale balik bagi para anggotanya maupun untuk perusahaan koperasi.


LATAR BELAKANG 

KIP PLN didirikan dengan latar belakang, bahwa saat itu Koperasi-koperasi masing-masing unit PLN diseluruh Indonesia mengalami kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada level yang cukup memadai karena skala bisnis yang kecil, cakupan bisnis sempit dan kekuatan modal yang sangat terbatas. Selain itu Koperasi-koperasi tersebut belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari pasar yang ditandai dengan permintaan jasa dan barang dalam volume yang kecil. Belum lagi pasar di lingkungan usahanya dewasa ini cenderung semakin liberal.
Oleh karena itu Koperasi-koperasi tersebut memiliki persepsi yang sama yaitu mereka harus membangun tiga kekuatan untuk menjalankan usaha yang andal. Ketiga keuatan itu adalah modal, akses pasar dan jaringan. Persepsi tersebut melahirkan keinginan untuk secara bersama-sama memiliki koperasi sekunder yang professional dan Mandiri.


ALIRAN KOPERASI

Secara umum aliran koperasi yang dianut oleh pelbagai negara di dunia dapat dikelompokan berdasarkan peran gerakan koperasi dalam system perekonomian dan hubungannya dengan pemerintah. Paul Hubert Casselman membaginya menjadi 3 aliran:
1.      Aliran Yardstick
Ciri – ciri Aliran Yardstick :
1.      Aliran ini ada pada negara yang berideologi kapitalis atau ekonomi liberal.
2.      Fungsi koperasi dari pada aliran ini adalah sebagai kekuatan untuk mengimbangi, menetralkan, serta mengoreksi kesalahan.
3.      Peran pemerintah tidak ada karena kebnberhasilan dan kejatuhan koperasi ditanggung sepenuhnya oleh para anggotanya.
4.      Pengaruh aliran ini lebih kuat pada negara – negara barat, misalnya AS, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda dll.
2.      Aliran Sosilais
Ciri – ciri Aliran Sosialis :
1.      Koperasi hanya sebagai alat yang efektif untuk mensejahterakan masyarakat dan menyatukan rakyat.
2.      Pengaruh aliran ini lebih kuat pada negara Eropa Timur dan Rusia.
3.      Aliran Persemakmuran (Commonwealth)
1.      Koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.
2.      Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat.
3.      Hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat “Kemitraan”  (Partnership). Pemerintah sangat berperan dalam menciptakan pertuimbuhan ekonomi yang stabil bagi koperasi.
Aliran Persemakmuran (Commonwealth) adalah aliran koperasi yang memiliki cirri ciri paling dekat dengan KIPPLN, karena KIPPLN koperasinya beranggotakan dan tidak perorangan.


TUJUAN
1.      Melaksanakan kegiatan usaha untuk kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat.
2.      Membangun jaringan dan kegiatan usaha dalam skala global
3.      Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi/manajerial/teknis anggota
4.      Menjadi mitra usaha PT PLN (Persero) dan Badan Usaha/Lembaga lainnya dalam penyediaan barang/jasa yang kompetitif 


SEJARAH BERDIRINYA KIPPLN

KIP PLN adalah koperasi sekunder yang beranggotakan Koperasi-koperasi Pegawai Unit-unit PT PLN (Persero) seluruh Indonesia yang didirikan pada tanggal 29 Agustus 2007. Pendirian KIP PLN didahului oleh deklarasi 68 koperasi pegawai unit-unit PLN pada tanggal 27 Juli 2007 di Benoa, Nusa Dua, Bali. Dalam deklarasi tersebut semua peserta secara aklamasi menyatakan setuju dibentuk Koperasi Induk Pegawai PLN yang disingkat KIPPLN yang menjalankan berbagai jenis strategi usaha dengan tujuan untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan Visi PLN 75-100.
Mengawali perjalanan bisnisnya, KIP PLN melakukan strategi usaha dalam bentuk pendirian Anak Perusahaan dan akuisisi perusahaan. Anak Perusahaan yang didirikan oleh KIP PLN meliputi: 
1.      PT Krista Inti Persada usaha Penyewaan Mesin Pembangkit,
2.      Krista Inti Permata bergerak dibidang usaha Percetakan,
3.      Global Sun Power, usaha Listrik Tenaga Surya dan Lampu Hemat Energi
4.       PT Listrik Indonesia Power melayani jasa Operation and Maintenance Mesin Pembangkit Listrik. 
5.      Majalah Listrik Indonesia, adalah majalah independen yang menjalankan misi edukasi masyarakat tentang kelistrikan.

Sedangkan perusahaan yang diaku isisi oleh KIP PLN adalah PT KIP Gelombang Timur, yang menjalankan usaha di bidang Transportasi/Pengiriman Alat Berat

KIPPLN Dideklarasikan pada tanggal 27 Juli 2007 berdasarkan hasil Rapat Kerja & Kesepakatan Kelompok Kerja Pengurus Pegawai Unit PLN se-Indonesia. KIPPLN berbentuk Badan Usaha Koperasi Induk Pegawai beranggotakan Koperasi Pegawai PLN seluruh Indonesia yang sudah berbadan hukum dengan personal pengurus yang berasal dari anggota.
Pada hari Rabu 29 Agustus 2007, telah di adakan Rapat Anggota Pendiri Koperasi Induk Pegawai PLN bekedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut Koperasi. Rapat yang dipimpin oleh Nur Tejaninggiritomo ini membuka rapat dan memberitahukan bahwa :
1.      Rapat anggota ini telah dihadiri atau diwakili oleh 48 orag anggota dari anggota koperasi
2.      Agenda acara Rapat KIPPLN ini adalah:
a.       Pendirian Koperasi
b.      Pembahasan Konsep Anggaran Dasar dan menetapkan:
                                                                          i.      Simpanan Pokok   : Rp. 5.000.000,-
                                                                        ii.      Simpanan Wajib    : Rp. 2.000.000,-


SUSUNAN PENGURUS KOPERASI INDUK PEGAWAI PLN
PERIODE 2010 – 2013

1.      PENGURUS INTI
Ketua Umum                                      : Juli Satrio
Sekertaris Umum                                : Masrukin
Sekertaris 1                                         : Yulia Ismaganti
Bendahara Umum                               : Inu Supriyanto
Bendahara 1                                        : Sri Supadminingsih
Ketua Perwakilan Sumatra                 : Ramli
Ketua Perwakilan Kalimantan            : Gunawan
Ketua Perwakilan Sulawesi                : Hamsinah
Ketua Perwakilan Jawa Bali               : Rahmawati

2.      BADAN PENGAWAS
Ketua Umum                                      : Sambudi
Anggota                                              : Rahmad Diono
                                                              Keis Kornelius Keinde

3.      PENASEHAT
       Direksi PT. PLN (PERSERO)

4.      PEMBINA
Kepala Divisi SDM PT. PLN (PERSERO)

            

SUMBER :
            www.kip-pln.com


Wednesday, May 14, 2014

Tugas softskill 6

RESESI

Dalam ekonomi makro, resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto (GDP) menurun atau ketikapertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga (deflasi), atau, kebalikannya, meningkatnya harga-harga secara tajam (inflasi) dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi. Resesi ekonomi yang berlangsung lama disebut depresi ekonomi. Penurunan drastis tingkat ekonomi (biasanya akibat depresi parah, atau akibat hiperinflasi) disebut kebangkrutan ekonomi (economy collapse). Kolumnis Sidney J. Harris membedakan istilah-istilah atas dengan cara ini: "sebuah resesi adalah ketika tetanggamu kehilangan pekerjaan; depresi adalah ketika kamu yang kehilangan pekerjaan."

DEVALUASI

Devaluasi adalah menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi, biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah.

REVALUASI

Revaluasi adalah meningkatnya nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi, maka pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah revaluasi lebih sering dikaitkan dengan meningkatnya nilai uang suatu negara terhadap nilai mata uang asing. Revaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah.

KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.
Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. [1]
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

EMBARGO

Dalam perniagaan dan politik internasional, embargo adalah pelarangan perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara.
Embargo umumnya dideklarasikan oleh sekelompok negara terhadap negara lain untuk mengisolasikannya dan menyebabkan pemerintah negara tersebut dalam keadaan internal yang sulit. Keadaan yang sulit ini dapat terjadi akibat pengaruh dari embargo yang menyebabkan ekonomi negara yang dilawan tersebut menderita karenanya.
Embargo biasanya digunakan sebagai hukuman politik bagi pelanggaran terhadap sebuah kebijakan atau kesepakatan. Salah satu contoh embargo adalah yang pernah diterapkan Amerika Serikat terhadap Indonesia dari tahun 1999 hingga 2005 dalam hal pengadaan senjata militer akibat pelanggaran HAM yang dilakukan ABRI di Timor Timur.

pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional [1]. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia.
Nilai pertumbuhan penduduk
Dalam demografi dan ekologi, nilai pertumbuhan penduduk (NPP) adalah nilai kecil dimana jumlah individu dalam sebuah populasi meningkat. NPP hanya merujuk pada perubahan populasi pada periode waktu unit, sering diartikan sebagai persentase jumlah individu dalam populasi ketika dimulainya periode. Ini dapat dituliskan dalam rumus:

Cara yang paling umum untuk menghitung pertumbuhan penduduk adalah rasio, bukan nilai. Perubahan populasi pada periode waktu unit dihitung sebagai persentase populasi ketika dimulainya periode. Yang merupakan:
\mathrm{Rasio\ pertumbuhan} = \mathrm{Nilai\ pertumbuhan} \times 100%.

Ketika pertumbuhan penduduk dapat melewati kapasitas muat suatu wilayah atau lingkungan hasilnya berakhir dengan kelebihan penduduk. Gangguan dalam populasi manusia dapat menyebabkan masalah seperti polusi dan kemacetan lalu lintas, meskipun dapat ditutupi perubahan tekhnologi dan ekonomi. Wilayah tersebut dapat dianggap "kurang penduduk" bila populasi tidak cukup besar untuk mengelola sebuah sistem ekonomi 

Membahas mengenai pertumbuhan penduduk kita tentu akan membahas tentang tenaga kerja. Tenaga kerja ialah penduduk yang berada dalam usia kerja. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja (15th-65th)dan bukan tenaga kerja (dibawah 15th dan di atas 65th). Terdapat beban ketergantungan antara usia produktif (tenaga kerja) dan non produktif (bukan tenaga kerja). Yaitu kehidupan mereka akan di tanggung oleh penduduk usia produktif (tenaga kerja)


Jika tertilis angka beban ketergantungan suatu wilayah adalah 87, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 87 penduduk usia non produktif.

Dari segi ekonomi, pertumbuhan penduduk yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang luas maka hal ini akan menimbulkan pengangguran di mana-mana dan kemiskinan pun tercipta. Ini tentu saja akan mempengaruhi proses kehidupan di bidang lainnya. Kebutuhan ekonomi yang tidak memadai juga dapat berpengaruh pada tingkat pendidikan dan kesehatan seseorang. Bagaimana mau memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, jika untuk kebutuhan hidup sehari-haripun mereka susah mendapatkannya. Tak hanya berhenti di situ saja, tingkat kriminalitas pun akan meningkat. Orang dalam kondisi lapar akan berbuat apa saja yang penting kebutuhannya bisa terpenuhi. Ujung dari pertumbuhan penduduk yang tinggi itu adalah menimbulkan kerusakan lingkungan dengan segala dampak yang menyertainya seperti menurunnya kualitas pemukiman dan lahan yang ditelantarkan. Intinya, pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menimbulkan kemiskinan dan menurunnya kesejahteraan rakyat, sampai menurunnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menghambat perkembangan  negara Indonesia.

Kemiskinan absolute dan kemiskinan relatif
Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).
Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $2/hari."[1] Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001.[1]Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.
Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.
== Diskusi tentang kemiskinan ==ad
·         Dalasebuah lingkungan belajar. Terutama murid yang lebih kecil yang berasal dari keluarga miskin, kebutuhan dasar mereka seperti yang dijelaskan oleh Abraham Maslow dalam hirarki kebutuhan Maslow; kebutuhan i beralih ke kemiskinan pada umumnya) yaitu efek Matthew.
Perdebatan yang berhubungan dalam keadaan capital manusia dan capital individual seseorang cenderung untuk memfokuskan kepada akses capital instructional dan capital social yang tersedia hanya bagi mereka yang terdidik dalam sistem formal.

Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan kondisi struktur dan faktor-faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang (Sudantoko, 2009:43-46).
Menurut Bank Dunia (World Bank, 2006), ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia :
1.    Banyak rumah tangga yang berada disekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan AS$1,55 per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan.
2.    Ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia.
3.    Mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.
Banyak penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Angka kemiskinan nasional menyembunyikan sejumlah besar penduduk yang hidup sedikit saja di atas garis kemiskinan nasional. Hampir 42 persen dari seluruh rakyat Indonesia hidup di antara garis kemiskinan AS$1 dan AS$2 per hari, suatu aspek kemiskinan yang luar biasa dan menentukan di Indonesia.

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Bulan Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang (BPS, 2009).
Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2009 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.499.700 orang atau sebesar 11,51 persen terhadap jumlah penduduk seluruhnya. Kondisi ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang jumlah penduduk miskinnya sebanyak 1.613.800 orang. Dengan demikian, ada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 114.100 orang atau sebesar 1,04 persen. Penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengindikasikan bahwa dampak dari program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah cukup berperan dalam menurunkan penduduk miskin di daerah ini (BPS Sumut, 2009).
Salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yaitu kabupaten Asahan menurut data demografis berdasarkan data statistik pada tahun 2008, jumlah penduduknya 688.529 jiwa, yang tersebar pada 25 Kecamatan dengan 177 desa dan 27 kelurahan dengan luas wilayah daratan 3.817,5 Km2 , tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Asahan 185 jiwa per Km2. Sebagian besar penduduk bertempat tinggal di daerah pedesaan yaitu sebesar 70,56 persen (setara dengan 485.826 jiwa) dan sisanya 29,44 persen (setara dengan 202.703 jiwa) tinggal di daerah perkotaan. Jumlah rumah tangga sebanyak 162.093 rumah tangga dan setiap rumah tangga rata-rata dihuni oleh sekitar 4,3 jiwa, sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2008 sebesar 1,76 persen. Dilihat dari kelompok umur, persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar 35,17 persen (setara dengan 242.156 jiwa), persentase penduduk usia 15-64 tahun sebesar 60,74 persen (setara dengan 418.213 jiwa) dan persentase penduduk usia 64 tahun ke atas sebesar 4,09 persen (setara dengan 28.161 jiwa) yang berarti jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif dengan rasio beban ketergantungan sebesar 64,64 artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 65 orang penduduk usia non produktif (BPS Kab. Asahan, 2008).
Dari perkiraan penduduk miskin di kabupaten Asahan sekitar 102.729 jiwa atau setara dengan 14,92 persen dari total jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Asahan, sebagian dari mereka berasal dari kelompok penghasilan rendah yang dalam ekonomi diterminologikan sebagai orang-orang miskin 


http://id.wikipedia.org/